Category Archives: Kliping

Sidang dakwaan mantan Kadispendukcapil Jember.

Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadispendukcapil) Kabupaten Jember Sri Wahyuniati menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (18/3). Dalam kasus pungutan liar (pungli) pengurusan dokumen ini, jaksa penuntut umum (JPU) menjerat terdakwa dengan empat pasal.

Selain mantan kadispendukcapil, dalam sidang dengan ketua majelis hakim I Wayan Sosiawan, juga mendakwa Abdul Kadar, anggota LSM di Jember. Namun kedua terdakwa ini dijerat dengan pasal berbeda.

Mantan Sekda dan Kepala DPPKAD Kab. Jember Divonis 1 Tahun Penjara

Terdakwa Sugiarto, selaku Sekda (Sekrtaris Daerah) sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan terdakwa Ita Poeriandayani, Kepala DPPKAD (Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Jember yang juga sebagai Wakil Ketua TP4D dalam kasus Korupsi dana hibah Bansos (bantuan sosial) pada tahun 2015 lalu sebesar Rp38.5 milliar yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran 2015 sejumlah Rp206.111.625.480, yang merugikan keuangan negara senilai Rp90 juta yang termasuk dari total kerugian negara sebesar Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018, divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 14 Maret 2019.

Hukuman pidana penjara terhadap ke- 2 terdakwa, dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur dengan dihadiri Tim JPU dari Kejati Jatim dan Kejari Jember serta Penasehat Hukum Kedua terdakwa, yakni M. Nuril.

Kejari Jember JMS ( SMP Negeri 7 )

Empat personel Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember mengunjungi SMP Negeri 7 Jember Senin (4/3). Kedatangan lembaga Korps Adhyaksa ini dalam rangka memberikan penyuluhan tentang hukum kepada pelajar.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember Hardian Rahardi menjelaskan, kegiatan ini merupakan program lanjutan yang dikenal dengan nama Jaksa Masuk Sekolah (JMS). “Tujuan kegiatan ini untuk memberi pemahaman tentang hukum dan bahaya narkoba,” ujar Hardian.

Selain itu, Haridan yang juga alumni SMPN 7  tahun 1993 ini, mengingatkan untuk berhati-hati menggunakan gadget, terutama dalam berkomentar dan membuat status. “Mengingat sudah beberapa kasus sudah muncul terkait penyebaran berita hoax, yang bisa dijerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” papar Hardian.

Kejaksaan Negeri Jember Ajak Kades Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Sumbersari – Kejaksaan Negeri Jember mengajak semua kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Jember untuk aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Ajakan itu disampaikan untuk menyukseskan program strategis nasional, yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden no 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Sebagai Jaksa Pengacara Negara, kami mengawal program strategis nasional pada BPJS Kesehatan Jember,” kata Nuril Alam, Jum’at 5 April 2019.

Kejari Jember Menahan Seorang PNS di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

SURYA.co.id | JEMBER – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menahan seorang PNS di lingkungan Pemkab Jember, Senin, 24 September 2018.

Dia adalah Hery Yudi, kepala bidang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jember.

Jaksa menahan Hery Yudi dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Jember.
Jaksa menitipkan Hery Yudi ke Lapas Jember usai pemeriksaan dirinya sebagai tersangka, Senin (24/9/2018) sore.

Jaksa menyangka Hery Yudi melakukan penyalahgunaan wewenang hingga terjadi kerugian negara sekitar Rp 248 juta.

Penahanan terhadap Hery Yudi menyusul penahanan yang dilakukan kepada tersangka sebelumnya, Sudaryaningtyas pada Mei 2018 lalu.

Kasus ini bermula dari penyelidikan jaksa adanya dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD tahun 2017.

Dana BOP itu dipakai untuk membiayai bimbingan teknis sejumlah guru dari 1.177 lembaga TK dan PAUD se-Jember.

Biaya bimtek itu diambilkan dari BOP tersebut. Setiap orang ditarik sekitar Rp 320.000. Dana diambilkan dari BOP yang sudah diterima masing-masing lembaga pendidikan itu.