Tag: Penyuluhan Hukum

Dialog Interaktif Jaksa Menyapa di RRI Jember: Waspadai Modus Penipuan Berkedok Arisan

Humas Kejari Jember

Jember – Kamis, 21 Agustus 2025, bertempat di RRI Jember telah dilaksanakan Dialog Interaktif Jaksa Menyapa dengan mengangkat tema “Waspadai Modus Operandi Kegiatan Arisan Terindikasi Penipuan atau Penggelapan”. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Jember, yaitu R. Yuri Andina Putra, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen dan Twenty Purandari, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Khusus. Dalam dialog tersebut, para narasumber menjelaskan berbagai modus penipuan yang sering terjadi dengan kedok arisan, mulai dari sistem arisan fiktif, manipulasi peserta, hingga penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan.…

Read More

Jaksa Masuk Sekolah di SMKN 5 Jember Angkat Tema Dampak Kenakalan Remaja

Humas Kejari Jember

   Jember – Kamis, 14 Agustus 2025, telah dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum melalui Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMKN 5 Jember dengan mengangkat tema “Dampak Kenakalan Remaja”. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada para siswa mengenai berbagai bentuk kenakalan remaja, mulai dari pergaulan bebas, penyalahgunaan media sosial, hingga tindak pidana yang kerap melibatkan pelajar. Selain itu, para siswa juga diberi penjelasan mengenai konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat perbuatan tersebut. Melalui penyuluhan ini, diharapkan para pelajar semakin menyadari pentingnya menjauhi perilaku yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.…

Read More

Kajari Sucitrawan Terangkan Pembiayaan PTSL

humaskejarijember

Kejari Jember – Pembiayaan untuk program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi topik penyuluhan hukum oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jember I Nyoman Sucitrawan, SH., MH., di Desa Suci, Kecamatan Panti, pada Kamis, 12 Mei 2022. Penyuluhan itu sendiri diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dengan tujuan untuk menyukseskan program PTSL tahun 2022 dengan sasaran 36.305 sertifikat. Salah satu permasalahan  yang ditekankan oleh Kajari Sucitrawan adalah soal pembiayaan. “Pembiayaan PTSL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali untuk pembiayaan persiapan,” ungkap Kajari Sucitrawan. Pembiayaan persiapan tersebut dibebankan kepada masyarakat pemohon PTSL.…

Read More