Terapkan Tindakan Hukum kepada Perusahaan Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

Kejari Jember – Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Badan Usaha terhadap BPJS Kesehatan menyepakati menerapkan tindakan hukum. Kesepakatan yang terjadi pada Senin, 23 November 2020, di Aula Kejaksaan Negeri Jember itu menyebutkan akan menjatuhkan sanksi kepada pengusaha yang tidak membayarkan iuran BPJS Kesehatan pekerjanya. Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Dr. Prima Idwan Mariza, SH., M.Hum., menjelaskan, tindakan hukum itu ditujukan kepada pengusaha-pengusaha yang wajib membayar iuran BPJS Kesehatan. “Tindakan bisa berupa administratif, bisa berupa tindakan litigasi,” terangnya. Langkah awal untuk tindakan litigasi dengan memanggil pengusaha. Ini adalah langkah persuasif dari…

Read More

Kejari Jember: Selesai Membangun, Segera Lapor Inspektorat

Kejari Jember – Kejaksaan Negeri Jember mengimbau kepala desa di Jember untuk segera berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Jember, begitu menyelesaikan pembangunan infrastrutktur. Melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Agus Taufikurrahman, SH., MH., imbauan itu disampaikan saat penandatanganan nota kesepakatan pendampingan hukum, Selasa, 15 September 2020, di balai Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mendapatkan penilaian terhadap pembangunan infrastruktur yang telah selesai dikerjakan. “Hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut bisa menjadi dokumen apabila ada pihak yang melakukan pemantauan,” terangnya. Imbauan tersebut disampaikan setelah mendapat keluhan kepala desa yang merasa…

Read More

Cegah Terjebak Korupsi, Kejari Jember Tindaklanjuti Problem Kades

Kejari Jember – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember akan menindaklanjuti berbagai persoalan yang dihadapi kepala desa dalam pengelolaan anggaran untuk menjalankan pemerintahan, agar tidak terjebak dalam tindak pidana korupsi. Komitmen itu disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember, Dr. Prima Idwan Mariza, SH., M.Hum., saat dialog dengan sejumlah kepala desa dari Kecamatan Rambipuji dan Panti pada Senin, 14 September 2020. “Dalam dialog, banyak permasalahan yang tidak kami ketahui, dan itu menjadi kendala bagi kepala desa,” ungkapnya. Diantaranya permasalahan terlambatnya pencairan anggaran yang membuat kepala desa mengeluarkan uang pribadi. “Kami akan berkoordinasi…

Read More

Tidak Ingin Terjerat Hukum, Kades Perlu Pendampingan

Kejari Jember – Tidak terjerat hukum akibat salah dalam mengelola keuangan desa menjadi harapan setiap kepala desa di Kabupaten Jember. Pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Jember menjadi sangat penting. Hal itu terungkap dalam dialog antara kepala desa dari tiga kecamatan yang berkumpul di kantor Kecamatan Mayang, Rabu, 09 September 2020. “Bantuan keuangan itu miliaran. Kadang kami khilaf memakainya. Karena itu kami sangat berharap ada pendampingan, kalau bisa sejak awal,” kata Bebet, Kepala Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari. Harapan yang hampir sama disampaikan Kades Sidomukti, Kecamatan Mayang, Sunardi Hadi. Pria ini…

Read More

Ditenggat 14 Hari, Notaris di Jember Siap Ikut Kepesertaan BPJamsostek

Kejari Jember – Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jember – Bondowoso menyatakan siap mendukung program pemerintah dalam menyejahterakan pekerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. “Kami siap mendukung program yang dicanangkan pemerintah. Memang ini aturan dari pemerintah, setiap pemberi kerja wajib menjamin kesejahteraan dari pekerjanya,” terang Muti’atul Khasanah, Ketua INI. Usai sosialisasi perlindungan tenaga kerja, Selasa, 08 September 2020, Muti’atul juga menyatakan seluruh anggota berkomitmen untuk mengikutsertakan karyawan kantor notaris di Jember dalam kepesertaan BPJamsostek. Muti’atul menyebut, keikutsertaan itu bisa dilakukan bertahap kepada semua karyawan. Namun, tegasnya, minimal notaris itu sendiri…

Read More