Category Archives: Kegiatan Seksi Datun

Kejaksaan Negeri Jember Ajak Kades Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Sumbersari – Kejaksaan Negeri Jember mengajak semua kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Jember untuk aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Ajakan itu disampaikan untuk menyukseskan program strategis nasional, yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden no 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Sebagai Jaksa Pengacara Negara, kami mengawal program strategis nasional pada BPJS Kesehatan Jember,” kata Nuril Alam, Jum’at 5 April 2019.

Kejaksaan ajukan pembatalan perkawinan

Bendahara UPK Dipenjara

JEMBER – Nurul Fatimah, mantan bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Pakusari menangis tersedu-sedu di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember kemarin (12/10). Sebab, perempuan yang kini menjadi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut harus menginap di penjara. Dia kesandung perkara korupsi dana PNPM.

Sekitar pukul 15.00, perempuan berumur 30 tahun itu sulit untuk dibawa ke luar oleh petugas Kejari Jember untuk dibawa ke Lapas Kelas II A Jember. Dia merasa malu dan menutup wajahnya dengan kerudung yang dipakainya. Setelah itu, dia baru mau berjalan keluar menuju mobil kejaksaan yang sudah menunggu.

Kepala Desa Harus Teliti Soal Laporan Keuangan Desa

Jaksa Nuril dan Jaksa Asih bersama Camat dan kepala desa se Mumbulsari.

Jember (Fakta Jember) – Kepala Desa dituntut teliti dalam menyajikan laporan pengelolaan keuangan desa. Ini sebagai konsekuensi tanggung jawab yang melekat pada jabatan sebagai pejabat publik.

“(Pihak) yang bertanggung jawab secara mutlak adalah kepala desa, karena sebagai kuasa pengguna anggaran,” kata A Nuril Alam di Balai Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Jumat (8/09/2017).

Sebagai kuasa pengguna anggaran, lanjut Kasi Datun Kejaksaan Negeri Jember ini, Kades bertanggung jawab penuh terhadap fisik, administrasi, dan keuangan.

Kepala Desa tidak bisa lagi sekedar tanda tangan berkas laporan yang dibuat oleh aparatur di bawahnya. Pola lama percaya penuh kepada anak buah yang dinilai lebih pandai membuat laporan perlu segera ditinggalkan.

Kondisi tersebut tentu saja berimbas pada kepala desa, yang dituntut agar meningkatkan kapasitas dan wawasan tentang regulasi pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan yang baik itu menjadi bagian upaya serius penyelamatan uang negara.

 

Tiga Warga Jember Ditetapkan Sebagai DPO Kasus Korupsi

Pewarta: Zumrotun Solichah

Ada tiga orang yang terdiri dari dua orang tersangka dan satu orang terpidana dalam kasus korupsi yang berbeda yang ditetapkan sebagai DPO, sehingga petugas masih mencari keberadaan tiga orang tersebut,

 
Jember (Antara Jatim) – Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur menetapkan tiga orang pelaku pelanggar tindak pidana korupsi dalam kasus yang berbeda sebagai daftar pencarian orang (DPO).
 
“Ada tiga orang yang terdiri dari dua orang tersangka dan satu orang terpidana dalam kasus korupsi yang berbeda yang ditetapkan sebagai DPO, sehingga petugas masih mencari keberadaan tiga oramg tersebut,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jember Ponco Hartanto kepada sejumlah wartawan di Jember, Rabu.