Kejari Jember – Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Jember mendorong agar mempertimbangkan penjatuhan sanksi bagi badan usaha yang tidak mendaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. “Di dalam undang-undang tentang BPJS Kesehatan diatur mengenai sanksi-sanksi. Itu perlu kita pikirkan untuk pengenaan sanksi,” kata Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Agus Taufikurrahman, SH., MH. Usulan itu disampaikan saat Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Badan Usaha Kabupaten Jember Tahap I Tahun 2021 yang berlangsung secara virtual, Selasa, 29 Juni 2021. Hal tersebut disampaikan Agus setelah mencermati data yang disampaikan oleh Kepala BPJS…
Read MoreTegakkan Kepatuhan, JPN Usulkan Pengenaan Sanksi Bagi Badan Usaha
