Kajari Jember Ajak Badan Usaha Sukseskan Program JKN-KIS

Kejari Jember – Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan mewujudkan masyarakat hidup sehat. Tujuan ini harus terwujud dengan dukungan semua pihak.“Termasuk dukungan badan usaha, yaitu menyukseskan program jaminan kesehatan dengan mengikutsertakan karyawan maupun pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Jember, I Nyoman Sucitrawan, SH., MH. Hal itu disampaikan Kajari Sucitrawan usai menjadi narasumber kegiatan Sosialisasi Terpadu Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS), Rabu, 22 Juni 2022.. Sosialisai kepada badan usaha di Kabupaten Jember itu untuk memberikan edukasi terkait kewajiban bagi badan usaha mendaftarkan…

Read More

Banyak Perusahaan Tunggak Iuran BPJS Kesehatan, Jaksa Bakal Turun Tangan

Kejari Jember – Jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan memberikan kepastian penanganan kesehatan bagi masyarakat. Namun, masih banyak perusahaan yang menunggak iuran. Hal itu mendorong Jaksa Pengacara Negara untuk turun tangan menyelesaikannya. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan BPJS Kesehatan yang digelar Kejaksaan Negeri Jember, Rabu, 25 Mei 2022. “Kami membahas evaluasi BPJS Kesehatan selama tahun 2021. Ada banyak tunggakan iuran kepesertaan, terutama dari badan usaha,” terang Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Choirul Arifin, SH., MH. Kondisi itu membuat BPJS Kesehatan Cabang Jember…

Read More

Tegakkan Kepatuhan, JPN Usulkan Pengenaan Sanksi Bagi Badan Usaha

Kejari Jember – Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Jember mendorong agar mempertimbangkan penjatuhan sanksi bagi badan usaha yang tidak mendaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. “Di dalam undang-undang tentang BPJS Kesehatan diatur mengenai sanksi-sanksi. Itu perlu kita pikirkan untuk pengenaan sanksi,” kata Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Agus Taufikurrahman, SH., MH. Usulan itu disampaikan saat Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Badan Usaha Kabupaten Jember Tahap I Tahun 2021 yang berlangsung secara virtual, Selasa, 29 Juni 2021. Hal tersebut disampaikan Agus setelah mencermati data yang disampaikan oleh Kepala BPJS…

Read More

Terapkan Tindakan Hukum kepada Perusahaan Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

Kejari Jember – Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Badan Usaha terhadap BPJS Kesehatan menyepakati menerapkan tindakan hukum. Kesepakatan yang terjadi pada Senin, 23 November 2020, di Aula Kejaksaan Negeri Jember itu menyebutkan akan menjatuhkan sanksi kepada pengusaha yang tidak membayarkan iuran BPJS Kesehatan pekerjanya. Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Dr. Prima Idwan Mariza, SH., M.Hum., menjelaskan, tindakan hukum itu ditujukan kepada pengusaha-pengusaha yang wajib membayar iuran BPJS Kesehatan. “Tindakan bisa berupa administratif, bisa berupa tindakan litigasi,” terangnya. Langkah awal untuk tindakan litigasi dengan memanggil pengusaha. Ini adalah langkah persuasif dari…

Read More