“Kami memberikan konsultasi hukum, yang diantaranya agar menghilangkan keragu-raguan dalam melaksanakan rehab akibat muncul kendala,” jelas Kasi Datun.
Read MoreRencanakan Rehabilitasi Gedung Poli, RSD Kalisat Gandeng JPN
Tag: JPN Kejari Jember
JPN Layani Masyarakat yang Berkonsultasi
Kepala Seksi Pedata dan Tata Usaha Negara Choirul Arifin, SH., MH. bersama jajaran Jaksa Pengacara Megara melayani konsultasi hukum kepada masyarakat yang datang ke Kantor Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Jember, Jum’at, 11 November 2022.
Read MoreTeken Kerja Sama Datun, Bupati Hendy Apresiasi Prestasi JPN
Kejari Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Jember dalam penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara (Datun). Menandai kerja sama itu, Bupati Jember Hendy Siswanto dan Kepala Kejaksaan Negeri Jember I Nyoman Sucitrawan, SH., MH., menandatangani nota kesepahaman di Pendopo Wahyawibawagraha, Kamis, 23 Juni 2022. “Ini adalah suatu bantuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perdata,” terang Bupati Hendy usai penandatangan. Namun, lanjutnya, Kejari Jember memberikan ruang terbuka untuk kerja sama di bidang lainnya, termasuk di bidang pidana. “Ini adalah semangat membangun yang…
Read MorePemkab Ajukan Permintaan Pendapat Hukum Kejari Jember Soal Gunung Sadeng
Kejari Jember – Pemerintah Kabupaten Jember meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri Jember soal Gunung Sadeng yang berada di Kecamatan Puger. Permintaan itu diajukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember Mirfano dalam diskusi terfokus (focus group discussion) di Aula Kejari Jember, Kamis, 7 April 2022. “Kami dalam kesempatan ini mengajukan legal opinion. Untuk legal assistance, kami belum melihat hal yang penting agar diajukan kepada kejaksaan,” ujarnya. Sebelum menyampaikan permohonan itu, Mirfano memaparkan kondisi Gunung Sadeng. Mulai dari kepemilikan gunung itu oleh Pemkab Jember, pengelolaan gunung oleh perusahaan penyewa, permasalahan legalitas…
Read MoreTegakkan Kepatuhan, JPN Usulkan Pengenaan Sanksi Bagi Badan Usaha
Kejari Jember – Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Jember mendorong agar mempertimbangkan penjatuhan sanksi bagi badan usaha yang tidak mendaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. “Di dalam undang-undang tentang BPJS Kesehatan diatur mengenai sanksi-sanksi. Itu perlu kita pikirkan untuk pengenaan sanksi,” kata Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Agus Taufikurrahman, SH., MH. Usulan itu disampaikan saat Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Badan Usaha Kabupaten Jember Tahap I Tahun 2021 yang berlangsung secara virtual, Selasa, 29 Juni 2021. Hal tersebut disampaikan Agus setelah mencermati data yang disampaikan oleh Kepala BPJS…
Read More