30 Maret 2022 – Kejaksaan Negeri Jember

Kejari Jember Tahan Kades Kepanjen Terkait Pungli PTSL

30 Maret 202231 Maret 2022 humaskejarijember

Jember – Kejaksaan Negeri Jember menetapkan Kepala Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, berinisial SM sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kepala Kejari Jember I Nyoman Sucitrawan, SH., MH., menjelaskan, pihaknya telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang dilaporkan warga tersebut. Hingga pada Rabu, 30 Maret 2022, tim penyidik menetapkan tersangka sekaligus melakukan penahanan badan. “Awal Maret kami telah melakukan penyidikan. Dan telah memeriksa 58 orang pemohon PTSL,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan. Dari para saksi tersebut, jaksa penyidik mendapat keterangan bahwa para pemohon mengeluarkan…

Rumah Restoratif Justice Kejari Jember, Kembalikan Marwah Musyawarah Mufakat

30 Maret 2022 humaskejarijember

Jember – Kepala Kejaksaan Negeri Jember I Nyoman Sucitrawan, SH., MH., menegaskan bahwa penegakan keadilan restoratif adalah bagian dari upaya mengembalikan marwah musyawarah mufakat. “Keadilan itu tidak musti diselesaikan di pengadilan. Tetapi bisa diselesaikan di bawah. Kita kembalikan ke marwah yang lama, yaitu dengan cara musyawarah untuk mufakat,” terangnya usai peluncuran Rumah Restorative Justice (Rumah RJ). Menurut Sucitrawan, dahulu kala setiap ada permasalahan pasti dirembuk di tingkat desa. “Dibahas dulu bagaimana diselesaikan dengan damai. Kalau bisa diselesaikan dengan damai, alangkah indahnya. Sehingga kita jadi rukun dan rujuk kembali,” tuturnya. Hal…

Kantor Pertanahan Kerja Sama Hukum dengan Kejari Jember

30 Maret 202231 Maret 2022 humaskejarijember

Jember – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Akhyar Tarfi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Jember I Nyoman Sucitrawan, SH., MH. menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di ruang kerja Kajari Sucitrawan pada Rabu, 30 Maret 2022, disaksikan sejumlah pejabat kedua institusi tersebut. Kerja sama hukum di bidang perdata dan tata usaha itu meliputi pendampingan hukum dan pertimbangan hukum. Sebelum menandatangani kerja sama, Akhyar Tarif menyampaikan beberapa tantangan kerja Kantor Pertanahan dalam menjalankan tugas. Tantangan itu terkait masalah hukum saat menghadapi masyarakat. Terlebih…